Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI)
Abstract
Abstrak: Di era modern saat ini, organisasi publik dituntut untuk melakukan konsep-konsep manajemen yang mengacu pada organisasi privat, yang disebut dengan New Public Management. Sistem pengelolaan keuangan yang tertutup, boros dan tidak mencapai target yang selama ini menjadi wajah organisasi publik merupakan hal yang harus dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yaitu efisiensi dan efektivitas dan transparansi yang merupakan kewajiban bagi pemerintahan.Tiga hal tersebut diukur untuk menentukan wajar atau tidaknya pengelolaan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini, adalah indeks transparansi dikategorikan menggunakan Open Budget Index (OBI) bahwa pengelolana keuangan pemerintah daerah semakin menurun selama periode penelitian. Sedangkan indikator efektivitas yang menggunankan acuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tetap efektif dan indikator efisiensi menurun dari sangat efisien menjadi efisien. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rentang waktu 2015-2017.Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan, Transparansi
Abstract: Public organizations are required to carry out management concepts that refer to private organizations, called New Public Management. The financial management system that is managed in a non-transparent, wasteful and non-achieving manner that has been the face of public organizations is something that must be avoided. This study aims to analyze the implementation of regional financial management, namely efficiency and effectiveness and transparency which is an obligation for the local government. These three things are measured to determine whether or not financial management is fair. The methodology research is quantitative descriptive statictic method. The study results study, is the transparency index is categorized using the Open Budget Index (OBI) that the management of local government finance is increasingly declining during the study period.But the effectiveness indicators that use the reference of the Decree of the Minister of Home Affairs remain effective and the efficiency indicators decrease from very efficient to efficient The object of research is the Yogyakarta City Government in the 2015-2017 period.
Keywords: Effectivity, Efficiency, Local Government, Financial Management, Transparency
References
Arista D. 2015. Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Mahassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Adriana. 2017. Analisis Transparansi Pengelolan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Attila G. 2012. “Agency Problems in Public Sectorâ€. Diakses pada 15 April 2017. http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf
Bratakusumah DS, Solihin D. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Gudono. 2014. Teori Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Halachmi A. 2005. Performance Measurementis only one Way of Managing Performance. International Journal of Productivity and Performance Management.
Hood C. 1995. The “new public management in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations and Society. Volume 20, Issues 2-3, February-April 1995, Pages 93-109.
Huwae K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
International Budget Partnership (IBP). 2015. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live. Diakses pada 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf"
International Fund For Agricultural Development. 1999. Good Governance: An Overview. Roma.
Jensen MC, Meckling WH. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics.Vol 3 Pages 305-360.
Martani D, Fitriasari D, Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60 No.3 Universitas Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2013. "Indeks Keterbukaan Badan Publik Menyediakan Informasi Anggaran Secara Berkala: Mengukur keterbukaan anggaran berbasis website". Diakses pada 19 Maret 2017. https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2013/03/Indeks-Keterbukaan-Berkala_11mar13.pdf
Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Yogyakarta: Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2007. "What is Governance". Diakses pada 19 Maret 2017. http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf.
Adriana. 2017. Analisis Transparansi Pengelolan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Attila G. 2012. “Agency Problems in Public Sectorâ€. Diakses pada 15 April 2017. http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf
Bratakusumah DS, Solihin D. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Gudono. 2014. Teori Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Halachmi A. 2005. Performance Measurementis only one Way of Managing Performance. International Journal of Productivity and Performance Management.
Hood C. 1995. The “new public management in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations and Society. Volume 20, Issues 2-3, February-April 1995, Pages 93-109.
Huwae K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
International Budget Partnership (IBP). 2015. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live. Diakses pada 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf"
International Fund For Agricultural Development. 1999. Good Governance: An Overview. Roma.
Jensen MC, Meckling WH. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics.Vol 3 Pages 305-360.
Martani D, Fitriasari D, Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60 No.3 Universitas Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2013. "Indeks Keterbukaan Badan Publik Menyediakan Informasi Anggaran Secara Berkala: Mengukur keterbukaan anggaran berbasis website". Diakses pada 19 Maret 2017. https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2013/03/Indeks-Keterbukaan-Berkala_11mar13.pdf
Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Yogyakarta: Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2007. "What is Governance". Diakses pada 19 Maret 2017. http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf.
Published
2019-01-16
How to Cite
SIREGAR, Hilda Octavana; MUSLIH, Muhammad.
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI).
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 161-172, jan. 2019.
ISSN 2528-0163.
Available at: <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1033>. Date accessed: 08 sep. 2024.
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
_.jpg)
